13 Dec 2016
kembali ke listMangupura - Menyambut libur Natal dan Tahun Baru, Bandara I Gusti Ngurah Rai mulai mempersiapkan Posko Monitoring Angkutan Natal & Tahun Baru 2016/2017. Posko ini akan berlangsung selama 22 hari mulai 18 Desember 2016 sampai dengan 8 Januari 2017.
Direktur Operasi Angkasa Pura I Wendo Asrul Rose saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Hotel Patra menyampaikan kesiapan Bandara I Gusti Ngurah Rai dalam mengantisipasi lonjakan penumpang yang selalu terjadi di saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
"Menyambut peak season Nataru kali ini, kami sudah secara intensif berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan operasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai dapat berjalan dengan lancar," ujar Wendo.
Posko angkutan Nataru ini akan beroperasi 24 jam selama 22 hari dengan melibatkan pihak TNI AU, Polsek Kawasan Udara, Brimob, Kantor Kesehatan Pelabuhan, airline dan ground handling.
Untuk mengantisipasi adanya antrian panjang di terminal, pihak Angkasa Pura I secara khusus meminta maskapai penerbangan untuk menjaga ground time performance sehingga tidak ada penerbangan yang mengalami keterlambatan (delay).
Wendo menambahkan bahwa pihaknya juga meminta agar maskapai dapat mengganti type pesawatnya dengan yang berbadan lebar (wide body). "Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan mengingat frekuensi penerbangan di Bali sudah cukup padat, maka kami coba usulkan agar airline dapat mengganti pesawatnya dengan yang lebih besar," terangnya.
Tidak hanya memastikan kesiapan dari aspek fasilitas dan pelayanan, manajemen Bandara I Gusti Ngurah Rai juga fokus pada peningkatan keamanan dan keselamatan penerbangan serta antisipasi penanganan bencana alam yang mungkin terjadi saat musim puncak ini.
"Kami seluruh bandara di bawah Angkasa Pura I sudah memiliki SOP Airport Disaster Management System yaitu panduan penanganan operasional bandara dalam kondisi emergency, khususnya bencana alam," jelasnya.
Selain mendengarkan pemaparan dari Angkasa Pura I, Komisi V DPR RI yang memang membidangi infrastruktur dan perhubungan ini juga mengundang Kementerian Perhubungan yang diwakili oleh Direktur Keamanan Penerbangan, Direktur Jenderal Bina Marga, Direksi ASDP, Direksi Pelindo III, Direksi Pelni, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Basarnas, BMKG dan Air Navigasi Indonesia.[]